Voice Nusantara 
VOICENUSANTARA.com – Palangka Raya – Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Sutik mendorong masyarakat memanfaatkan lahan gambut secara lebih produktif. Upaya tersebut dinilai efektif menekan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) saat musim kemarau.
Menurutnya, lahan yang dibiarkan kosong lebih rentan terbakar dibandingkan kawasan yang dikelola dan dirawat. Pengelolaan oleh masyarakat juga dinilai lebih memungkinkan dibanding membuka izin perusahaan perkebunan sawit di kawasan gambut.
“Kalau bisa masyarakat kompak. Ditanami apa di situ supaya mengurangi kebakaran. Karena izin perusahaan perkebunan sawit kelihatannya susah, karena kawasan gambut. Jadi kegiatan itu tidak diizinkan pemerintah,” ujarnya di Palangka Raya, Rabu (5/8/2026).
Sutik menjelaskan, pemanfaatan kawasan gambut memang memiliki banyak ketentuan. Oleh karena itu, pemilihan jenis tanaman harus disesuaikan agar lahan tetap memberi manfaat ekonomi tanpa mengabaikan aspek lingkungan dan aturan yang berlaku.
Ia menilai masyarakat dapat mengembangkan komoditas lain yang cocok dibudidayakan di lahan gambut.
“Perkebunan bukan hanya sawit, pohon-pohon seperti karet dan sebagainya juga bisa. Karena izin itu kelihatannya susah dikeluarkan untuk perusahaan masuk ke lahan gambut, jadi masyarakat yang berkebun di sana,” katanya.
Sutik menambahkan, lahan yang memiliki nilai manfaat umumnya akan lebih diperhatikan oleh pemilik maupun pengelolanya. Hal itu membuat potensi munculnya titik api dapat ditekan.
Kondisi berbeda terjadi pada lahan kosong. Ketika terbakar, proses penanganannya menjadi lebih sulit dan membutuhkan sumber daya besar.
DPRD Kalteng berharap upaya pencegahan karhutla tidak hanya mengandalkan pemadaman saat terjadi kebakaran, tetapi juga melalui pemanfaatan lahan yang tepat dengan melibatkan masyarakat.
“Memang bagusnya harus ditanami, ada manfaatnya. Kalau lahan kosong begitu, kalau kebakaran susah,” tegas Sutik.
DPRD Kalteng tambah dia,juga mendorong pemerintah daerah bersama instansi terkait memperkuat pendampingan kepada masyarakat dalam mengelola lahan sesuai karakteristik gambut. Langkah ini diharapkan mampu menekan risiko karhutla sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi warga. (Pem)
