Voice Nusantara 
VOICENUSANTARA, com – Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah menggelar Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) per 31 Oktober 2025.
Kegiatan juga dibalut dengan rakor capaian fisik APBD Semester II dan pengendalian APBN. Kegiatan berlangsung di Aula Eka Hapakat Kantor Gubernur Kalteng, Rabu (03/12/2025).
Kegiatan ini dihadiri perwakilan kementerian, lembaga, balai, serta pemerintah kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah. Forum tersebut digelar sebagai bentuk sinergi evaluasi pembangunan dan pemanfaatan anggaran.
Rakor dibuka secara resmi oleh Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Kalteng Sunarti, mewakili Gubernur Kalteng Agustiar Sabran. Dalam kegiatan tersebut, Sunarti membacakan sambutan tertulis gubernur.
Dalam sambutannya, Gubernur Agustiar menegaskan bahwa pembangunan Kalteng harus dirasakan hingga wilayah pelosok. Pemerintah provinsi bersama Wakil Gubernur Edy Pratowo berkomitmen memperkuat pemerataan pembangunan.
Ia menambahkan bahwa arah pembangunan masih berpedoman pada visi mewujudkan Kalteng Berkah, Bermartabat, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045. Prinsip manggatang utus tetap menjadi spirit kolaborasi pemerintah dan masyarakat Dayak.
“Pengelolaan anggaran harus cepat, tepat, dan akurat. Karena itu rakor ini menjadi forum strategis untuk mengevaluasi pelaksanaan APBD dan APBN hingga Oktober 2025,” kata Gubernur dalam sambutan tertulisnya.
Sunarti menegaskan, bahwa forum TEPRA bukan wadah mencari kesalahan pihak tertentu. Melainkan tempat menyusun percepatan, memperbaiki hambatan, dan memastikan anggaran terealisasi optimal.
“Apresiasi kepada perangkat daerah dan pemerintah kabupaten/kota yang mencatat progres anggaran terbaik. Di antaranya Dinas ESDM, Dinas Perhubungan, Biro Perekonomian, serta Kabupaten Katingan, Kota Palangka Raya, dan Kabupaten Gunung Mas,”ungkapnya.
Sementara itu Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kalteng Akhmad Husain menyampaikan laporan capaian anggaran. Ia menjelaskan bahwa target serapan telah disusun terukur mulai triwulan pertama hingga triwulan keempat.
Dalam laporannya, realisasi APBD provinsi per 31 Oktober 2025 mencapai 61,28% dari pagu Rp 8,95 triliun. Sedangkan rata-rata serapan kabupaten/kota berada pada angka 57,04% dari total Rp 26,2 triliun. Realisasi fisik juga masih berproses menuju penyelesaian akhir tahun.
“Pendapatan daerah juga menjadi fokus laporan. Pemerintah Provinsi mencatat realisasi pendapatan 75,43% dari target Rp 7,9 triliun, sementara pendapatan kabupaten/kota tercatat 78,38% dari target Rp 23,76 triliun,” jelas Akhmad.
Rakor turut menghadirkan narasumber Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalteng, Herry Hernawan. Ia memaparkan strategi tata kelola fiskal dan langkah percepatan belanja pemerintah daerah.
“Melalui forum ini diharapkan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran semakin terarah. Pemerintah menargetkan seluruh capaian serapan anggaran dapat memenuhi target sebelum tutup tahun anggaran 2025,” lebih jelasnya.
Acara ditutup dengan diskusi serta penyusunan rekomendasi tindak lanjut sebagai rujukan evaluasi lanjutan di awal tahun berikutnya. Pemerintah berharap harmonisasi antara pusat dan daerah terus berjalan efektif dan produktif. (Pem/*)
