Voice Nusantara 
VOICENUSANTARA.com.Palangka Raya – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) meminta Pemerintah Provinsi Kalteng mempertajam program yang berorientasi langsung kepada kepentingan rakyat dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2027.
Penekanan itu menjadi salah satu perhatian utama dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2027.
Anggota Banggar DPRD Kalteng, Sudarsono mengatakan pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) saat ini masih berada pada tahap penyisiran struktur belanja.
Sejumlah pos anggaran mengalami pengurangan akibat efisiensi. Karena itu DPRD meminta agar pengurangan tersebut tidak berdampak pada program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
“Kita masih bahas struktur belanja, jadi belum selesai. Baru kita kritisi beberapa struktur karena semua lini itu kan ada pengurangan. Sehingga kita berharap dengan anggaran yang hampir sama dengan 2026, program-program yang orientasinya pada masyarakat kita minta dipertegas,” ujar Sudarsono, Kamis (13/8/2026).
Menurutnya, keterbatasan ruang fiskal tidak boleh membuat program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat justru terpinggirkan. Banggar juga ingin memastikan penyusunan belanja memiliki arah yang jelas dan tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan rutin pemerintahan.
Selain program pro-rakyat, Banggar mengingatkan Pemprov Kalteng agar tetap memenuhi alokasi anggaran yang bersifat mandatori sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Misalnya infrastruktur ada ketentuan 40 persen, kita minta konsisten. Pendidikan juga ada ketentuannya, kita konsisten dulu tentang itu,” tegasnya.
Sudarsono menyebut, pembahasan KUA-PPAS 2027 masih akan berlangsung dan belum masuk pada pembahasan seluruh program secara terperinci. Saat ini Banggar bersama TAPD masih menyelesaikan hal-hal yang bersifat mendesak dan normatif.
“Jadi kita baru menyisir hal-hal yang memang urgent secara ketentuan dulu, baru kita mulai masuk ke hal-hal lain,” tukasnya.
DPRD Kalteng tambah Sudarsono, berharap proses pembahasan anggaran dapat menghasilkan struktur belanja yang lebih tepat sasaran. Setiap kebijakan anggaran diharapkan tetap menjaga pemenuhan kewajiban pemerintah sekaligus memperkuat program yang manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.(Pem)
