Voice Nusantara 
Voicenusantara.com, Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) bersama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI) menggelar Audiensi dan Diskusi Penanganan Konflik Agraria dan Sumber Daya Alam (SDA) di Kalteng, bertempat di Aula Eka Hapakat, Kantor Gubernur Kalteng, Rabu (30/7/2025).
Kegiatan ini dihadiri oleh Plt. Sekretaris Daerah Prov. Kalteng Leonard S. Ampung, serta Komisioner Komnas HAM Uli Parulian Sihombing.
Dalam sambutannya, Plt. Sekda Leonard menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya forum diskusi ini sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah daerah dan Komnas HAM dalam memahami serta menyelesaikan persoalan agraria dan SDA di Kalteng. Ia menegaskan, pertemuan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak asasi manusia.
“Kalimantan Tengah termasuk provinsi dengan tingkat pengaduan yang cukup signifikan terkait konflik agraria, dengan total 84 kasus tercatat dalam periode 2020–2024. Konflik pertanahan dan pengelolaan sumber daya alam dapat memicu ketidakstabilan sosial, sehingga penyelesaiannya harus cepat, efektif, dan berkeadilan,” tutur Leonard.
Leonard juga mengusulkan pembentukan lembaga penyelesaian sengketa lahan di daerah sebagai solusi alternatif di luar jalur pengadilan. Lembaga ini diharapkan mampu menyediakan akses penyelesaian yang murah, cepat, dan relevan dengan kearifan lokal, termasuk hukum adat Dayak yang masih dijunjung tinggi oleh masyarakat Kalteng.
(mmc/rn)
