APBD Naik Tipis, Khawatir Program Beasiswa Terganggu

VOICENUSANTARA.com.Palangka Raya –
DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) menyoroti keberlanjutan program Beasiswa Kalteng Berkah pada tahun anggaran 2027. Dengan proyeksi kenaikan APBD yang dinilai minim, DPRD khawatir ketersediaan dana tidak cukup untuk menanggung seluruh penerima hingga selesai masa studi

“Kita pertanyakan adalah tahun depan. Anggaran pada 2027 ini naiknya hanya sedikit, dari Rp5,2 triliun menjadi Rp5,4 triliun,” ujar Ketua Komisi III DPRD Kalteng, Sugiyarto, Jumat (14/8/2026).

Menurut Sugiyarto, tambahan anggaran sebesar Rp200 miliar itu harus mampu mengakomodasi berbagai kebutuhan pemerintah daerah, termasuk pembiayaan program prioritas seperti beasiswa.

Karena itu, DPRD meminta Pemerintah Provinsi Kalteng menghitung kebutuhan beasiswa secara utuh berdasarkan jumlah penerima dan masa studi. Hal ini agar tidak terjadi kekurangan anggaran di tengah pelaksanaan program.

“Jangan sampai anggaran hanya cukup untuk membiayai semester satu, dua, dan tiga, lalu semester empatnya libur. Nah, ini kan akan menjadi masalah besar bagi mahasiswa,” tegasnya.

Ia mengingatkan, pemotongan pencairan di tengah jalan akan menimbulkan persoalan baru bagi mahasiswa penerima beasiswa yang sudah terlanjur kuliah.

Sugiyarto menegaskan, keberlanjutan Beasiswa Kalteng Berkah tidak boleh hanya dilihat dari kemampuan membiayai pencairan awal.

“Kami terus mengingatkan hal ini karena program tersebut merupakan janji Gubernur. Jadi, pembiayaannya mutlak harus ter-cover dengan aman di anggaran 2027,” tambahnya.

Saat ini pembahasan KUA-PPAS 2027 masih berlangsung sehingga angka final anggaran untuk program pendidikan tersebut belum ditetapkan.

DPRD Kalteng memastikan akan mencermati postur anggaran pada tahapan pembahasan berikutnya. Fokus utama adalah memastikan program prioritas, termasuk beasiswa, memiliki dukungan pendanaan yang memadai dan berkesinambungan.

“Dengan proyeksi kebutuhan yang jelas sejak awal, DPRD berharap mahasiswa tidak menghadapi ketidakpastian pembiayaan di tengah masa pendidikan,” tandas Sugiyarto. (Pem)