Voice Nusantara 
VOICENUSANTARA.com. Palangka Raya –Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalimantan Tengah meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) lebih cermat dalam menyusun pos belanja daerah pada rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2027.
Penegasan itu disampaikan dalam rapat gabungan DPRD Kalteng, Selasa (11/8/2026), sebagai lanjutan pembahasan setelah sisi pendapatan dituntaskan.
Ketua Banggar DPRD Kalteng, Arton S. Dohong, mengatakan pembahasan belanja menjadi tahap penting agar perencanaan tidak menimbulkan masalah saat pelaksanaan.
“Beberapa hari yang lalu kita telah menuntaskan pembahasan secara detail terkait pendapatan daerah, baik Pendapatan Asli Daerah maupun dana transfer. Hari ini kita melanjutkan pembahasan pada sisi belanja,” ujarnya.
Ia menyebut sejumlah pos menjadi perhatian utama Banggar, yakni belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja subsidi, serta komponen lain yang harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan program.
Banggar juga menyoroti kesesuaian antara perencanaan dengan realisasi belanja tahun sebelumnya. TAPD diminta menyiapkan data pendukung secara rinci agar setiap angka dalam rancangan anggaran dapat dipertanggungjawabkan.
“Seluruh anggota DPRD kami harapkan dapat melakukan pencermatan terhadap belanja pegawai, belanja barang dan jasa, termasuk hal-hal lain yang perlu dikonfirmasi kepada pemerintah daerah,” kata Arton.
Pembahasan KUA-PPAS 2027 turut melibatkan perangkat daerah mitra kerja DPRD. Kehadiran mereka dinilai penting agar catatan dan pertanyaan Banggar bisa langsung dijawab secara teknis, sekaligus memperjelas kebutuhan anggaran tiap sektor.
Arton menegaskan pembahasan belum selesai dan akan berlanjut beberapa hari ke depan. Setiap persoalan yang memerlukan penjelasan tambahan diminta dicatat untuk dibahas bersama TAPD.
“Kita masih memiliki waktu beberapa hari. Karena itu, hal-hal yang penting untuk ditanyakan atau dikonfirmasikan agar dicatat dan dibahas bersama TAPD,” ungkapnya.
DPRD Kalteng berharap seluruh perangkat daerah disiplin mengikuti agenda pembahasan lanjutan, termasuk jika diperlukan rapat hingga malam hari. Tujuannya agar seluruh komponen belanja dapat dicermati secara menyeluruh sebelum KUA-PPAS 2027 ditetapkan. (Pem)
