Voice Nusantara
Voicenusantara.com – Perkembangan teknologi di Indonesia makin pesat dengan pertumbuhan lebih dari 27.000 aplikasi digital di berbagai kementerian, lembaga pusat, dan pemerintah daerah. Tentu ini adalah kemajuan yang bertujuan untuk memberikan kemudahan pada masyarakat.
“Di sektor pemerintahan terjadi transformasi dari layanan tatap muka (tradisional) menjadi layanan digital,” ujar Penjabat (Pj) Gubernur, Akmal Malik di Gedung DPRD Kaltim, Senin (27/11/2023).
Menurutnya, banyak aplikasi yang tersebar dimasyarakat ini mencerminkan upaya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari melalui inovasi digital. Dengan harapan, manfaat tranformasi digital ini turut dirasakan mereka yang ada di daerah pelosok.
“Manfaat dari tren ini bukan saja dialami oleh masyarakat perkotaan, tetapi diharapkan juga benar-benar dirasakan berbagai masyarakat di daerah pelosok,” jelas Akmal Malik.
Namun yang menjadi sorotan, yakni sebagian besar aplikasi digital belum terintegrasi dengan baik. Dampaknya, terjadi potensi kebingungan pengguna akibat tumpang tindih fungsi antar aplikasi.
Selain itu, duplikasi informasi juga dapat memunculkan ketidakakuratan data, sehingga sebuah solusi yang menggalakkan integrasi lebih lanjut dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam penggunaan aplikasi digital.
“Aplikasi digital yang belum terintegrasi baik, beroperasi secara terpisah, menyebabkan banyak tumpang tindih dan duplikasi fungsionalitas,” ungkap Akmal Malik.
Berkaitan dengam hal ini, pemerintah telah meluncurkan kebijakan mengenai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Tujuannya, tidak lain untuk mendorong keterpaduan dan efisiensi penyampaian pelayanan berbasis digital.
Meski begitu, kata Akmal Malik, implementasi SPBE masih menghadapi sejumlah tantangan dari berbagai sisi, terutama salah kaprah penyamaan upaya digitalisasi pemerintah dengan pembuatan aplikasi.
Akibatnya, publik ataupun Aparatur Sipil Negara (ASN) masih dihadapkan dengan proses birokrasi yang gemuk (excessive bureaucracy).
Hal ini yang menyebabkan mengapa pemerintah harus mengutamakan interoperabilitas antar aplikasi digital existing.
“Harapannya, kita semua mampu membaca dan menjawab tantangan zaman, dengan memperkuat kompetensi digital dan budaya digital pada seluruh ASN, serta membentuk layanan digital pemerintah secara terpadu mengutamakan kebutuhan warga,” tekan Akmal Malik.(rik)
Sumber kominfo Kaltim
